Jumat, 24 September 2010
Riset : Makin Terpelajar, Makin Lihai Hindari Pajak
Bogor (ANTARA News) - Semakin tinggi penghasilan wajib pajak, ternyata tingkat kepatuhan untuk membayar pajak justru semakin rendah, demikian hasil penelitian yang dilakukan Institut Pertanian Bogor.
Penelitian awal yang menggunakan pendekatan ekonomi eksperimental itu juga menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan wajib pajak (WP) semakin rendah pula kepatuhannya membayar pajak.
Guru Besar Fakultas Ekonomi Manajemen IPB, Prof Dr Ir Bambang Juanda, MSi mengatakan di Bogor, Jumat, penelitiannya tersebut menggunakan tiga variabel yaitu faktor pemeriksaan terhadap WP, tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan WP.
"Pada variabel pertama, semakin tinggi peluang pemeriksaan pajak dan makin besar denda akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak," katanya.
Riset yang dilakukan selama enam bulan pada 2010 tersebut menggunakan 40 sampel mahasiswa tingkat S-1 hingga pascasarjana dengan metode simulasi.
Seluruh responden memiliki penghasilan bervariasi hingga ratusan juta rupiah per tahun.
Penelitian dengan teknik ekonomi eksperimental ini menerapkan "induced-value theory" untuk pengendalian lingkungan atau membuat faktor lain sama.
Dari hasil riset awal tersebut, lanjut dia, dapat disimpulkan bahwa faktor penegakan hukum dan sanksi denda akan mendorong WP untuk patuh membayar pajak.
Hasil riset juga menunjukkan, kepatuhan membayar pajak paling rendah justru terjadi pada mahasiswa pascasarjana.
"Ini terjadi karena semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin lihai pula caranya untuk menghindari pajak," katanya.
Demikian juga, mahasiswa yang penghasilannya paling tinggi justru paling rendah kepatuhannya membayar pajak.
"Dalam praktiknya, memang semakin tinggi penghasilannya keinginan untuk mendapatkan insentif dari hasil jerih payahnya itu juga semakin besar pula," kata Bambang.
Ia mengklaim bahwa hasil penelitian tersebut konsisten dengan realitas yang terjadi di Indonesia selama ini.
Bambang menegaskan bahwa kepatuhan WP membayar pajak tidak hanya dipengaruhi oleh tiga faktor tersebut tetapi sangat kompleks termasuk faktor pelayanan.
Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat lagi, diperlukan penelitian lanjutan dengan menggunakan variabel-variabel yang lain, lanjut dia.
Ekonomi eksperimental
Bambang mengatakan, pendekatan ekonomi eksperimental masih jarang digunakan di Indonesia dalam pengkajian kebijakan ekonomi.
"Ekonomi eksperimental bukan hanya untuk pengembangan teori ekonomi, tetapi juga berpotensi besar dalam membantu memberikan tambahan bahan pertimbangan bagi para perumus kebijakan ekonomi," katanya.
Dalam perkembangannya, ekonomi eksperimental yag mulai diperkenalkan pada 1994 tersebut menghadapi hambatan karena masih banyak ekonom yang terindoktrinasi bahwa ekonomi adalah "non-experimental science" (ilmu yang tidak bisa dieksperimenkan) dan tidak sama dengan "hard sciences" seperti fisika, kimia dan biologi.
Padahal, lanjut dia, metode percobaan dalam ilmu ekonomi adalah suatu cara yang sangat baik untuk membangkitkan data yang kualitasnya dapat lebih baik dibandingkan metode survei dengan biaya lebih kecil.
"Dalam penelitian mengenai kepatuhan WP misalnya, akan sulit dilakukan jika menggunakan rancangan survei karena banyak variabel yang tercampur baur," katanya.
Saat ini Bambang juga tengah melakukan penelitian dengan metode serupa mengenai dampak yang ditimbulkan dari kebijakan menyelamatkan Bank Century dan kebijakan menutup bank tersebut.
(ANT/A038)
Riset : Makin Terpelajar, Makin Lihai Hindari Pajak
Bogor (ANTARA News) - Semakin tinggi penghasilan wajib pajak, ternyata tingkat kepatuhan untuk membayar pajak justru semakin rendah, demikian hasil penelitian yang dilakukan Institut Pertanian Bogor.
Penelitian awal yang menggunakan pendekatan ekonomi eksperimental itu juga menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan wajib pajak (WP) semakin rendah pula kepatuhannya membayar pajak.
Guru Besar Fakultas Ekonomi Manajemen IPB, Prof Dr Ir Bambang Juanda, MSi mengatakan di Bogor, Jumat, penelitiannya tersebut menggunakan tiga variabel yaitu faktor pemeriksaan terhadap WP, tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan WP.
"Pada variabel pertama, semakin tinggi peluang pemeriksaan pajak dan makin besar denda akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak," katanya.
Riset yang dilakukan selama enam bulan pada 2010 tersebut menggunakan 40 sampel mahasiswa tingkat S-1 hingga pascasarjana dengan metode simulasi.
Seluruh responden memiliki penghasilan bervariasi hingga ratusan juta rupiah per tahun.
Penelitian dengan teknik ekonomi eksperimental ini menerapkan "induced-value theory" untuk pengendalian lingkungan atau membuat faktor lain sama.
Dari hasil riset awal tersebut, lanjut dia, dapat disimpulkan bahwa faktor penegakan hukum dan sanksi denda akan mendorong WP untuk patuh membayar pajak.
Hasil riset juga menunjukkan, kepatuhan membayar pajak paling rendah justru terjadi pada mahasiswa pascasarjana.
"Ini terjadi karena semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin lihai pula caranya untuk menghindari pajak," katanya.
Demikian juga, mahasiswa yang penghasilannya paling tinggi justru paling rendah kepatuhannya membayar pajak.
"Dalam praktiknya, memang semakin tinggi penghasilannya keinginan untuk mendapatkan insentif dari hasil jerih payahnya itu juga semakin besar pula," kata Bambang.
Ia mengklaim bahwa hasil penelitian tersebut konsisten dengan realitas yang terjadi di Indonesia selama ini.
Bambang menegaskan bahwa kepatuhan WP membayar pajak tidak hanya dipengaruhi oleh tiga faktor tersebut tetapi sangat kompleks termasuk faktor pelayanan.
Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat lagi, diperlukan penelitian lanjutan dengan menggunakan variabel-variabel yang lain, lanjut dia.
Ekonomi eksperimental
Bambang mengatakan, pendekatan ekonomi eksperimental masih jarang digunakan di Indonesia dalam pengkajian kebijakan ekonomi.
"Ekonomi eksperimental bukan hanya untuk pengembangan teori ekonomi, tetapi juga berpotensi besar dalam membantu memberikan tambahan bahan pertimbangan bagi para perumus kebijakan ekonomi," katanya.
Dalam perkembangannya, ekonomi eksperimental yag mulai diperkenalkan pada 1994 tersebut menghadapi hambatan karena masih banyak ekonom yang terindoktrinasi bahwa ekonomi adalah "non-experimental science" (ilmu yang tidak bisa dieksperimenkan) dan tidak sama dengan "hard sciences" seperti fisika, kimia dan biologi.
Padahal, lanjut dia, metode percobaan dalam ilmu ekonomi adalah suatu cara yang sangat baik untuk membangkitkan data yang kualitasnya dapat lebih baik dibandingkan metode survei dengan biaya lebih kecil.
"Dalam penelitian mengenai kepatuhan WP misalnya, akan sulit dilakukan jika menggunakan rancangan survei karena banyak variabel yang tercampur baur," katanya.
Saat ini Bambang juga tengah melakukan penelitian dengan metode serupa mengenai dampak yang ditimbulkan dari kebijakan menyelamatkan Bank Century dan kebijakan menutup bank tersebut.
(ANT/A038)
Penelitian awal yang menggunakan pendekatan ekonomi eksperimental itu juga menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan wajib pajak (WP) semakin rendah pula kepatuhannya membayar pajak.
Guru Besar Fakultas Ekonomi Manajemen IPB, Prof Dr Ir Bambang Juanda, MSi mengatakan di Bogor, Jumat, penelitiannya tersebut menggunakan tiga variabel yaitu faktor pemeriksaan terhadap WP, tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan WP.
"Pada variabel pertama, semakin tinggi peluang pemeriksaan pajak dan makin besar denda akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak," katanya.
Riset yang dilakukan selama enam bulan pada 2010 tersebut menggunakan 40 sampel mahasiswa tingkat S-1 hingga pascasarjana dengan metode simulasi.
Seluruh responden memiliki penghasilan bervariasi hingga ratusan juta rupiah per tahun.
Penelitian dengan teknik ekonomi eksperimental ini menerapkan "induced-value theory" untuk pengendalian lingkungan atau membuat faktor lain sama.
Dari hasil riset awal tersebut, lanjut dia, dapat disimpulkan bahwa faktor penegakan hukum dan sanksi denda akan mendorong WP untuk patuh membayar pajak.
Hasil riset juga menunjukkan, kepatuhan membayar pajak paling rendah justru terjadi pada mahasiswa pascasarjana.
"Ini terjadi karena semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin lihai pula caranya untuk menghindari pajak," katanya.
Demikian juga, mahasiswa yang penghasilannya paling tinggi justru paling rendah kepatuhannya membayar pajak.
"Dalam praktiknya, memang semakin tinggi penghasilannya keinginan untuk mendapatkan insentif dari hasil jerih payahnya itu juga semakin besar pula," kata Bambang.
Ia mengklaim bahwa hasil penelitian tersebut konsisten dengan realitas yang terjadi di Indonesia selama ini.
Bambang menegaskan bahwa kepatuhan WP membayar pajak tidak hanya dipengaruhi oleh tiga faktor tersebut tetapi sangat kompleks termasuk faktor pelayanan.
Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat lagi, diperlukan penelitian lanjutan dengan menggunakan variabel-variabel yang lain, lanjut dia.
Ekonomi eksperimental
Bambang mengatakan, pendekatan ekonomi eksperimental masih jarang digunakan di Indonesia dalam pengkajian kebijakan ekonomi.
"Ekonomi eksperimental bukan hanya untuk pengembangan teori ekonomi, tetapi juga berpotensi besar dalam membantu memberikan tambahan bahan pertimbangan bagi para perumus kebijakan ekonomi," katanya.
Dalam perkembangannya, ekonomi eksperimental yag mulai diperkenalkan pada 1994 tersebut menghadapi hambatan karena masih banyak ekonom yang terindoktrinasi bahwa ekonomi adalah "non-experimental science" (ilmu yang tidak bisa dieksperimenkan) dan tidak sama dengan "hard sciences" seperti fisika, kimia dan biologi.
Padahal, lanjut dia, metode percobaan dalam ilmu ekonomi adalah suatu cara yang sangat baik untuk membangkitkan data yang kualitasnya dapat lebih baik dibandingkan metode survei dengan biaya lebih kecil.
"Dalam penelitian mengenai kepatuhan WP misalnya, akan sulit dilakukan jika menggunakan rancangan survei karena banyak variabel yang tercampur baur," katanya.
Saat ini Bambang juga tengah melakukan penelitian dengan metode serupa mengenai dampak yang ditimbulkan dari kebijakan menyelamatkan Bank Century dan kebijakan menutup bank tersebut.
(ANT/A038)
Kamis, 23 September 2010
Pengeroyok Pelajar Berseragam Zeni
Bogor, 24/9-BOGORFLASH. Pengeroyokan yang dilakukan oleh belasan oknum TNI di depan Istana Bogor pada Kamis (23/9) jam 14.30 WIB terhadap seorang pelajar terpantau memakai seragam Zeni yang bermarkas di Jalan Sudirman, Kota Bogor, Jabar. Demikian yang diungkapkan oleh salah satu sumber yang melihat langsung kejadian tersebut.
Kejadian itu bermula dari melintasnya rombongan anggota Zeni AD dengan menumpang dua bus dan lima motor. Saat melintas didepan Istana Bogor, seorang pelajar bersama empat rekannya menyenggol rombongan Zeni TNI AD dan terjadilah pengeroyokan yang tidak seimbang tersebut, sedangkan empat rekannya hanya melihat karena takut menjadi kebrigasan aparat.
Dalam kejadian tersebut, Polisi lalu lintas Polres Bogor Kota hanya menyaksikan kejadian itu dan tidak berusaha melerai. Sedangkan pos Denpon TNI yang juga ada disekitar itu hanya diam ketika puluhan pengendara menjadi saksi kebrutalan aparat berseragam Zeni TNI AD.
Kejadian tersebut mendapat tanggapan yang beragam dari warga Kota Bogor, hal itu disampaikan melalui dunia maya. Salah satunya yusuf, menurutnya kejadian tersebut sangat memalukan karena Zeni TNI AD yang merupakan pasukan khusus dan sering dilibatkan dalam pengiriman pasukan perdamaian PBB ke beberapa negara konflik melakukan tindakan yang tidak seharusnya terjadi.
"Saya jadi ingat kejadian di Libanon, dimana tiga TNI lari meninggalkan pos nya waktu tentara Israel menyerang Libanon." katanya dalam komentarnya melalui Facebook.
Sampai berita ini diturunkan, tidak ada satu mediapun yang memberitakan kejadian tersebut karena beberapa wartawan yang ada di Bogor khawatir menjadi korban kebringasan aparat TNI.
"Kita tidak mau kejadian yang menimpa Riko, wartawan Radar Bogor yang dikeroyok oleh oknum Zeni TNI AD, namun sampai saat ini tidak ada ujung dari permasalahan tersebut." kata wartawan yang namanya tidak mau disebutkan.
Kejadian itu bermula dari melintasnya rombongan anggota Zeni AD dengan menumpang dua bus dan lima motor. Saat melintas didepan Istana Bogor, seorang pelajar bersama empat rekannya menyenggol rombongan Zeni TNI AD dan terjadilah pengeroyokan yang tidak seimbang tersebut, sedangkan empat rekannya hanya melihat karena takut menjadi kebrigasan aparat.
Dalam kejadian tersebut, Polisi lalu lintas Polres Bogor Kota hanya menyaksikan kejadian itu dan tidak berusaha melerai. Sedangkan pos Denpon TNI yang juga ada disekitar itu hanya diam ketika puluhan pengendara menjadi saksi kebrutalan aparat berseragam Zeni TNI AD.
Kejadian tersebut mendapat tanggapan yang beragam dari warga Kota Bogor, hal itu disampaikan melalui dunia maya. Salah satunya yusuf, menurutnya kejadian tersebut sangat memalukan karena Zeni TNI AD yang merupakan pasukan khusus dan sering dilibatkan dalam pengiriman pasukan perdamaian PBB ke beberapa negara konflik melakukan tindakan yang tidak seharusnya terjadi.
"Saya jadi ingat kejadian di Libanon, dimana tiga TNI lari meninggalkan pos nya waktu tentara Israel menyerang Libanon." katanya dalam komentarnya melalui Facebook.
Sampai berita ini diturunkan, tidak ada satu mediapun yang memberitakan kejadian tersebut karena beberapa wartawan yang ada di Bogor khawatir menjadi korban kebringasan aparat TNI.
"Kita tidak mau kejadian yang menimpa Riko, wartawan Radar Bogor yang dikeroyok oleh oknum Zeni TNI AD, namun sampai saat ini tidak ada ujung dari permasalahan tersebut." kata wartawan yang namanya tidak mau disebutkan.
BELASAN OKNUM TNI KEROYOK SEORANG PELAJAR
Bogor, 23/9-BOGORFLASH. Seorang pelajar yang diperkirakan berumur 16 tahun dikeroyok oleh belasan oknum berseragam TNi di depan Istana Bogor, Jabar, Kamis (23/9). Kejadian ini diduga karena pelajar tersebut menyerempet salah satu anggota TNI.
Dalam kejadian yang disaksikan oleh pengguna jalan dan masyarakat pejalan kaki, namun tidak ada yang berani mengahalangi para oknum TNi yang membabi buta yang menyebabkan korban babak belur dalam pengeroyokan tersebut.
Menurut saksi mata yang tidak mau disebutkan namanya, bahwa kejadian tersebut terjadi didepan pos polisi dan polisi militer yang ada disekitar tersebut. "namun tampaknya polisi dan polisi militer tidak berusaha mengamankan korban dan terkesan membiarkan kejadian tersebut." kata sumber yang melihat langsung kejadian tersebut.
Dalam video yang direkam melalui handphone oleh narasumber tersebut menjadi barang bukti kekejaman oknum TNI.
Sampai berita ini diturunkan belum diketahui kondisi selanjutnya dari korban.
Dalam kejadian yang disaksikan oleh pengguna jalan dan masyarakat pejalan kaki, namun tidak ada yang berani mengahalangi para oknum TNi yang membabi buta yang menyebabkan korban babak belur dalam pengeroyokan tersebut.
Menurut saksi mata yang tidak mau disebutkan namanya, bahwa kejadian tersebut terjadi didepan pos polisi dan polisi militer yang ada disekitar tersebut. "namun tampaknya polisi dan polisi militer tidak berusaha mengamankan korban dan terkesan membiarkan kejadian tersebut." kata sumber yang melihat langsung kejadian tersebut.
Dalam video yang direkam melalui handphone oleh narasumber tersebut menjadi barang bukti kekejaman oknum TNI.
Sampai berita ini diturunkan belum diketahui kondisi selanjutnya dari korban.
Jumlah Personil Sat Pol PP Kabupaten Bogor Masih Kurang
Wakil Bupati Bogor H. Karyawan Fathurachman menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran Satuan Polisi Pamonng Praja Kabupaten Bogor yang selama ini terus berupaya memelihara ketentaraman, ketertiban dan keamanan masyarakat Kabupaten Bogor dengan menegakkan Perda nomor 8 Tahun 2006 tentang ketentraman dan ketertiban umum. Ungkapan itu disampaikan H. Karyawan Fathurachman saat menghadiri Halal Bihalal dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor, yang berlangsung di Kantor Sat Pol PP setempat, Kamis, (23/9).
Menurutnya, tegaknya ketentraman dan ketertiban umum yang antara lain tercermin dari kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku, pada hakekatnya merupakan kekayaan dan modal utama kita dalam menegakkan identitas sebagai warga yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip keteraturan, ketertiban, keselarasan dan harmonisasi sosial.
Untuk itu, lanjut Wabup, kita perlu mendayagunakan segenap kemampuan yang ada guna menegakkan peraturan yang berlaku dan menjaga kerukunan sosial. Sehingga pada gilirannya nanti akan terbentuk stabilitas daerah yang kondusif ditengah pluralitas masyarakat Kabupaten Bogor yang semakin majemuk dan kompleks.
Dalam kaitan inilah, tentunya kita menyadari bahwa kinerja aparatur Pemerintah Daerah dan penegak hukum dalam membangun stabilitas daerah yang kondusif tidak akan berhasil dengan optimal tanpa didukung oleh kecerdasan dan kesadaran masyarakat dalam menyikapi situasi lingkungannya.
Meningkatnya kesertaan dan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban masyarakat dalam memelihara ketertiban lingkungannya, tentunya akan memberikan dampak yang signifikan bagi meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mendeteksi kemungkinan terjadinya separatisme, terorisme dan berkembangnya isu negatif yang melemahkan karakter kita sebagai bangsa.
Sementara itu, Kepala Satuan Pol PP Kabupaten Bogor H. Dase Supriyadi mengatakan bahwa, halal bihalal ini bertujuan dalam rangka memelihara rasa persatuan dan persaudaraan diantara keluarga besar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor yang saat ini berjumlah sekitar 150 orang personil dari sebelumnya sekitar 200 orang personil setelah adanya pengurangan karena adanya mutasi.
Menurutnya, jumlah tersebut sangat kurang, idealnya personil Pol PP itu harus ditambah hingga mencapai 500 personil, hal itu dimaksudkan agar dalam memenuhi pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bogor dapat tercapai, terlebih hingga saat ini jumlah penduduk Kabupaten Bogor sudahmencapai sekitar 4,7 juta jiwa. (iwa/Diskominfo)
Menurutnya, tegaknya ketentraman dan ketertiban umum yang antara lain tercermin dari kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku, pada hakekatnya merupakan kekayaan dan modal utama kita dalam menegakkan identitas sebagai warga yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip keteraturan, ketertiban, keselarasan dan harmonisasi sosial.
Untuk itu, lanjut Wabup, kita perlu mendayagunakan segenap kemampuan yang ada guna menegakkan peraturan yang berlaku dan menjaga kerukunan sosial. Sehingga pada gilirannya nanti akan terbentuk stabilitas daerah yang kondusif ditengah pluralitas masyarakat Kabupaten Bogor yang semakin majemuk dan kompleks.
Dalam kaitan inilah, tentunya kita menyadari bahwa kinerja aparatur Pemerintah Daerah dan penegak hukum dalam membangun stabilitas daerah yang kondusif tidak akan berhasil dengan optimal tanpa didukung oleh kecerdasan dan kesadaran masyarakat dalam menyikapi situasi lingkungannya.
Meningkatnya kesertaan dan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban masyarakat dalam memelihara ketertiban lingkungannya, tentunya akan memberikan dampak yang signifikan bagi meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mendeteksi kemungkinan terjadinya separatisme, terorisme dan berkembangnya isu negatif yang melemahkan karakter kita sebagai bangsa.
Sementara itu, Kepala Satuan Pol PP Kabupaten Bogor H. Dase Supriyadi mengatakan bahwa, halal bihalal ini bertujuan dalam rangka memelihara rasa persatuan dan persaudaraan diantara keluarga besar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor yang saat ini berjumlah sekitar 150 orang personil dari sebelumnya sekitar 200 orang personil setelah adanya pengurangan karena adanya mutasi.
Menurutnya, jumlah tersebut sangat kurang, idealnya personil Pol PP itu harus ditambah hingga mencapai 500 personil, hal itu dimaksudkan agar dalam memenuhi pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bogor dapat tercapai, terlebih hingga saat ini jumlah penduduk Kabupaten Bogor sudahmencapai sekitar 4,7 juta jiwa. (iwa/Diskominfo)
Langganan:
Postingan (Atom)